**(opini)
Dalam berbagai konflik pendidikan yang muncul belakangan ini guru dilaporkan orang tua, kasus disiplin berujung pidana, hingga menurunnya wibawa sekolah dan perdebatan publik sering terjebak pada persoalan moral individu. Guru dipuji atau disalahkan, seolah kualitas pendidikan sepenuhnya bergantung pada sikap personal pendidik. Padahal, persoalan mendasarnya bersifat struktural: negara belum konsisten memperlakukan guru sebagai profesi dalam kerangka kebijakan publik dan fiskal.
Secara yuridis, guru di Indonesia diakui sebagai profesi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip profesionalisme: kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi, hak atas penghasilan layak, dan perlindungan hukum. Dalam teori kebijakan publik, ini menandai proses "professionalization by law" negara menetapkan standar dan kewajiban, sekaligus bertanggung jawab menyediakan prasyarat institusionalnya.
Namun, hampir dua dekade setelahnya, kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan masih lebar. Banyak guru mengalami ketidakpastian status, upah yang tidak mencerminkan standar hidup layak, serta lemahnya perlindungan ketika menghadapi konflik hukum. Artinya, profesionalisasi berhenti pada level regulasi, belum sepenuhnya diinternalisasi dalam desain anggaran dan tata kelola.
Dalam literatur kebijakan publik, profesi yang efektif mensyaratkan tiga hal: otonomi profesional, imbalan yang proporsional, dan perlindungan institusional. Ketiganya saling terkait. Ketika satu elemen diabaikan, kualitas layanan publik ikut terdampak. Pada profesi guru, ketimpangan justru terjadi secara simultan: otonomi pedagogis menyempit, beban kerja meningkat, sementara imbalan dan perlindungan berjalan lambat.
Istilah “profesi mulia” yang kerap dilekatkan pada guru sejatinya lebih merupakan konstruksi diskursif daripada konsep kebijakan. Dalam perspektif akademik, label moral semacam ini sering digunakan negara untuk membangun legitimasi sosial di tengah keterbatasan sumber daya. Masalahnya, ketika diskursus moral menggantikan reformasi struktural, ia justru berfungsi sebagai "policy smokescreen" menutupi kegagalan desain kebijakan.
Pertanyaan krusialnya kemudian: apakah negara tidak mampu membayar guru secara layak? Analisis fiskal menunjukkan persoalan ini bukan semata soal kemampuan, melainkan prioritas dan efektivitas alokasi. Anggaran pendidikan Indonesia relatif besar secara nominal dan konstitusional, tetapi fragmentasi belanja membuat dampaknya terhadap kesejahteraan guru tidak optimal. Sebagian anggaran terserap pada birokrasi, infrastruktur, dan program jangka pendek yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas dan martabat profesi guru.
Dalam kerangka public expenditure analysis, kondisi ini menunjukkan lemahnya value for money. Negara menuntut output tinggi, peningkatan kualitas pendidikan, karakter, dan daya saing dan tanpa memastikan input utama, yakni guru, berada dalam kondisi kerja yang layak dan aman. Ini bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Fenomena guru yang tetap bertahan meski upah rendah juga sering disalahartikan sebagai bukti bahwa sistem masih dapat berjalan. Padahal, dalam teori pasar tenaga kerja sektor publik, kondisi ini dijelaskan melalui kombinasi intrinsic motivation, keterbatasan alternatif kerja, dan harapan mobilitas vertikal yang tertunda. Ketergantungan sistem pada motivasi intrinsik jangka panjang justru berisiko menurunkan kualitas layanan ketika kelelahan struktural (burnout) tidak lagi tertahan.
Lebih jauh, lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam praktik menunjukkan kegagalan negara menjalankan fungsi risk-sharing. Dalam profesi publik, risiko kerja seharusnya ditanggung secara kolektif melalui institusi, bukan dibebankan kepada individu. Ketika guru menghadapi konflik hukum tanpa dukungan sistemik, profesionalisme berubah menjadi kerentanan.
Jika pendidikan dipahami sebagai investasi jangka panjang, maka guru adalah aset strategis, bukan variabel biaya yang dapat ditekan terus-menerus. Negara-negara dengan sistem pendidikan kuat menempatkan kesejahteraan dan otonomi guru sebagai komponen utama reformasi, bukan sebagai residu kebijakan.
Selama negara masih mengandalkan retorika kemuliaan tanpa konsistensi fiskal dan institusional, konflik di sekolah akan terus berulang. Guru akan terus berada di posisi ambigu: dituntut profesional, tetapi tidak diperlakukan secara profesional.
Pertanyaannya kini bukan apakah guru adalah profesi mulia, melainkan apakah negara siap menyelaraskan pengakuan hukum, desain anggaran, dan perlindungan institusional secara konsisten. Tanpa itu, profesionalisasi guru akan tetap menjadi proyek normatif di atas kertas, bukan realitas kebijakan yang bekerja.
